Tanpa Membuat Perjanjian Pranikah, #BiberWedding Akhirnya Resmi Berlangsung. Apa Pentingnya?

Menurut kabar yang beredar di berbagai linimasa, #BieberWedding akhirnya resmi berlangsung setelah sempat tertunda 3 kali. Dikutip dari People, Selasa 1 Oktober 2019, Justin Bieber (25) dan Hailey Baldwin (22) menikah lagi untuk yang kedua kalinya.

Sebelumnya, Justin dan Haily dikabarkan menikah diam-diam pada 13 September 2018, di kantor catatn sipil New York oleh Pendeta dari Fakultas Nyack College, Jeffrey Quinn. Teman Justin Bieber bernama Josh Mehl menyaksikan langsung pernikahan tersebut.

Kali ini, Bieber kembali menggelar upacara pernikahan yang lebih mewah lagi. Menurut beberapa sumber, Justin dan Heiley mengucap “I Do” yang kedua kalinya lewat upacara agama yang diselenggarakan di Somerset Chapel, Montage Palmetto Bluff, South Carolina, tepat saat matahari terbenam pada 30 September waktu setempat. Acara tersebut tertutup wartawan namun dihadiri 154 tamu undnagan yang terdiri dari keluarga dan teman dekat.

 

Menikah Tanpa Pre Nuptial Agreement

Pre Nuptial Agreement  atau perjanjian pranikah, lazim dibuat selebriti atau golongan ekonomi kelas atas sebelum menikah. Tujuannya, untuk melindungi harta masing-masing setelah menikah dan juga kesepakatan bagaimana mengelola rumah tangga termasuk keuangan setelah menikah.

Membuat perjanjian pranikah memang butuh persiapan panjang. Tidak bisa mendadak. Beberapa sumber menyebutkan, Bieber dan Heiley sebenarnya berniat membuat perjanjian pranikah sejak pernikahan pertamanya tahun lalu. Tapi karena pernikahan berlangsung mendadak, maka belum bisa dibuat sampai tanggal pernikahannya berlangsung.

Namun, menurut beberapa sumber yang lain mengatakan bahwa keduanya memang sengaja tidak membuat perjanjian pranikah. Padahal aset yang dimiliki Justin senila $250 juta atau setara dengan Rp 3.7 triliun. Sebenarnya, bisa juga preneup tidak dibuat dengan memisahkan harta bersama setelah menikah dengan harta bawaan sebelum menikah.

 

Mengenal Pre Nuptial Agreement

Perjanjian pranikah atau Pre Nuptial Agreement di Indonesia, diatur dalam Undang-undang Pernikahan No.1 Tahun 1974. Yaitu dimuat dalam bab V pasal 29 UU Pernikahan No. 1 Tahun 1974. Dalam bab tersebut disebutkan:

  1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas perseujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
  2. Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
  3. Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
  4. Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

 

Pre Nuptial Agreement

Secara garis besar, perjanjian pranikah dapat digolongkan menjadi dua macam. Antara lain yaitu :

Perjanjian Pisah Harta Murni

Artinya, benar-benar memisahkan seluruh jenis harta kedua belah pihak selama perkawinan berlangsung, termasuk penghasilan yang didapat, utang dan segala macam harta, baik yang didapat sebelum pernikahan maupun yang didapat setelah pernikahan.
 

Perjanjian Harta Bawaan

Artinya, perjanjian ini yang menjadi objek perjanjian hanyalah harta benda bawaan milik para pihak sebelum terikat tali perkawinan. Sedangkan harta yang nantinya didapat setelah terjadinya pernikahan menjadi harga bersama (harta gono-gini) dan pengeluaran rutin keluarga dibicarakan bersama.
 

Perkembangan Tujuan Pre Nuptial Agreement

Seiring berkembangnya zaman, Pre Nuptial Agreement tidak lagi hanya membahas seputar harta saja. Terhadap hal-hal yang dirasa perlu juga bisa dituangkan dalam perjanjian pranikah. Contohnya tentang pengasuhan anak, poligami, dan lain sebagainya.

 

Membuat Pre Nuptial Agreement

Menurut hukum Indonesia, setelah sepakat membuat perjanjian pranikah, menurut  Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (“Putusan MK 69/2015”) perjanjian pranikah harus disahkan oleh notaris. Berikut kalimat redaksinya :
 
Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Go Top