Begini Aturan Negara tentang Hewan Kurban agar Aman Disajikan!

Ada makna mendalam dari pemotongan hewan qurban. Makna itu, tentang bagaimana kita melepaskan atas segala kepemilikan yang sebenarnya hanya titipan dari-Nya Sang Maha Penyayang. Belajar dari kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Apakah itu perintah biasa? Ujian bagi Ibrahim yang bertahun-tahun menanti kedatangan putranya Ismail. Begitu Allah mengizinkan Ismail lahir di dunia untuk Ibrahim, kapan pun Allah juga bisa mengambil. Setelah berjuang dengan kesabaran yang begitu panjang, Ibrahim diminta Allah untuk mengiklaskan. Begitu pula dengan Ismail. Kerelaannya pada perintah Allah membuatnya rela mengorbankan dirinya untuk Allah.

Begitulah penggalan ceramah yang sering aku dengar di waktu Idul Adha. Tentunya, aku tidak akan mengulas panjang terkait isi ceramah tersebut. Ya, karena itu bukan bidang yang aku tekuni. Aku bicara masalah hewan kurban yang diatur undang-undang saja disini.

Jadi, sudah pada tahukah pembaca tentang Peraturan Menteri Pertanian No 144/ Permentan/ PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban? Oh, jadi negara juga ikut-ikutan mengatur hewan kurban? Yap, meskipun Indonesia bukan negara islam, tetap ada aturan mainnya terkait hewan kurban. Kenapa? Jawabannya jelas. Untuk memberikan payung hukum terhadap peredaran hewan kurban yang melanggar aturan dan norma yang ada. Apalagi, mayoritas penduduk Indonesia beragama islam. Kesehatan dan kebersihan hewan kurban perlu ada jaminan agar tidak merugikan.

Ngeri kan, kalau sampai ada hewan kurban yang suka makan sampah seperti pada berita berikut ini : 

 

Syarat Hewan Kurban

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pertanian No 144/ Permentan/ PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban, Hewan Kurban merupakan hewan yang memenuhi persyaratan syariat Islam untuk keperluan ibadah kurban. Adapun hewan kurban yang dijual dan atau akan dipotong harus memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian No 144/ Permentan/ PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban. Antara lain harus memenuhi persyaratan syariat Islam, administrasi, dan teknis.

 

Syarat Sesuai Syariat Islam

Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian No 144/ Permentan/ PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban, syarat yang sesuai syariat Islam antara lain :

  1. Sehat;
  2. Tidak cacat seperti buta, pencang, patah tanduk, putus ekornya atau mengalami kerusakan daun telinga;
  3. Tidak kurus;
  4. Berjenis kelamin jantan, tidak dikebiri, memiliki buah zakar 2 buah dengan bentuk dan letak yang simetris;
  5. Cukup umur untuk :
  • Kambing atau domba di atas 1 tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap;
  • Sapi atau kerbau di atas 2 tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap;
  • Unta di atas 5 tahun.

 

Syarat Administratif

Untuk syarat yang ini, dijelaskan pada Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian No 144/ Permentan/ PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban. Antara lain:

  1.  Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari otoritas veteriner (kedokteran hewan) daerah asal. Dengan mencantumkan nama pemilik, alamat, jenis hewan, jumlah hewan, jenis kelamin, daerah asal, status kesehatan dan status situasi penyakit hewan daerah asal. Untuk rekomendasi pemasukan hewan memuat jenis hewan, jumlah dan daerah asal hewan.
  2. Terdapat rekomendasi pemasukan hewan dari otoritas veteriner kabupaten/kota atau veteriner provinsi daerah penerima sesuai kewenangannya.
  3. Adanya surat keterangan asal yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan daerah asal hewan.

 

Syarat Teknis

Masih berdasar Peraturan Menteri Pertanian No 144/ Permentan/ PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban. Syarat teknis yang harus dipenuhi berdasar Psal 7 antara lain hewan tersebut harus dinyatakan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan hewan yang dilakukan oleh dokter hewan atau paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan berwenang.

 

Penjualan Hewan Kurban

Peraturan Menteri Pertanian No 144/ Permentan/ PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban juga menyebutkan syarat administratif dan teknis dalam penjualan hewan kuraban.

Syarat administratif antara lain:

  1. Memiliki surat izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota setempat
  2. Bukti perjanjian bagi pelaku usaha untuk penggunaan tempat penjualan hewan kurban yang bukan miliknya.

 

Sedangkan syarat teknis antara lain:

  1. Tempat penjualan tidak mengganggu ketertiban umum;
  2. Memiliki desain dan terbuat dari bahan yang tidak menyakiti, melukai atau mengakibatkan stres;
  3. Memiliki luas yang sesuai dengan jumlah dan jenis hewan kurban yang dijual;
  4. Memiliki akses jalan dan fasilitas yang memudahkan penurunan hewan dari pengangkutan ke atas alat angkut sesuai dengan jenis hewan;
  5. Tempat yang bersih, kering dan mampu melindungi hewan kurban dari panas matahari dan hujan;
  6. Lantai atau alas tidak licin dan mudah dibersihkan;
  7. Memiliki pembatas/pagar yang kuat dan tidak terdapat bagian yang dapat menyebabkan hewan sakit atau terluk dan mampu mencegah hewan kurban lepas dari kandang.

 

Baca Juga : Peraturan Zakat berdasar Undang-Undang Negara

 Sanksi

Peraturan Menteri Pertanian No 144/ Permentan/ PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban sebenarnya tidak mengatur tentang sanksi terkait penjualan dan peredaran hewan kurban. Peraturan Menteri Pertanian No 144/ Permentan/ PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban hanya mengatur terkait pembinaan dan pengawasan dalam pemotongan atau penjualan hewan kurban. Selebihnya, Undang-undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Pasal 47 ayat (3) menjelaskan hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan harus dieutanasia dan atau dimusnahkan oleh tenaga kesehatan hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.

Diperjelas lagi pada Pasal 47 ayat (3) jo. Pasal 85 ayat (1) dan (2) UU No. 41 tahun 2014 mengatakan jika hewan kurban yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan tetap dijual, maka penjual akan dikenakan sanksi administratifyang dapat berupa peringatan secara tertulis dan pencabutan izin.

 

 Kesimpulan

Sekarang lebih paham, kan bagaimana negara mengatur hewan kurban agar aman sampai di meja makan kita? Nah, aturan tersebut tentu demi kebaikan masyarakat Indonesia sendiri yang setiap tahunnya mengkonsumsi daging kurban. Siap-siap ya, santap lezat dan sehat! Selamat Haru Raya Idul Adha.

 

 

 

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Go Top