Ini Tulisan Saya yang Mendapat Juara dalam Lomba Penulisan dan Debat Hukum Domain Indonesia

Pada bulan April lalu, saya menjadi finalis karena esai berikut saya kirimkan dalam lomba debat dan esai yang diselenggarakan oleh Pandi.id. Sayangnya, saya tidak bisa memenuhi undangan debat karena mau melahirkan. Tapi Alhamdulillah, debat bisa diwakili oleh teman-teman saya. Dan akhirnya kami medapat juara dua. Berikut tulisan yang saya kirim pada waktu itu. 

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Populasi penduduk Indonesia saat ini mencapai 262 juta orang, dengan sekitar 143 juta orang telah terhubung dengan jaringan internet. Data tersebut dihimpun oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017[1]. Kenyataannya, tidak semua pengguna internet mendaftarkan Nama Domain. Menurut Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) hingga akhir 2018 tercatat 281 ribu situs menggunakan domain .id. Dengan rincian pengguna yang bertempat tinggal di Indonesia mencapai 271,193 atau sekitar 96,35%. Sedangkan, pengguna di luar negeri mencapai 10,274 atau sekitar 3,65%[2]. Sampai hari ini, 31 Maret 2019, ada 306.132 Nama Domain terdaftar di pandi.id. Tentu saja, pendaftar nama domain memiliki tujuan tertentu dalam memanfaatkan fasilitas jaringan komunikasi internet dibandingkan pengguna internet yang tidak mendaftarnama domain.

Di dunia industri jaringan internet, Nama Domain diasumsikan sebagai alamat fisik yang menunjukkan letak suatu tempat atau kumpulan informasi yang disediakan oleh pendaftar domain itu sendiri. Sebagai contoh, navigasi satelit membutuhkan nama jalan atau kode pos agar sistem bisa menyediakan arah. Sama halnya dengan web browser yang membutuhkannama domain untuk mengarahkan para pengguna internet menuju ke suatu website[3].

Sedangkan menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat yang digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

Dewasa ini, penggunaan Nama Domain ternyata tidak hanya sebatas untuk menunjukkan alamat pada jaringan komputer global atau internet saja. Lebih kompleks lagi, penggunaan Nama Domain sekarang ini banyak digunakan sebagai sarana transaksi perdagangan. Kendalanya, pendaftaran Nama Domain menggunakan asas First Come First Served Basis dimana, pendaftar pertama Nama Domain yang berhak menggunakan Nama Domain tersebut. Hal ini, menjadi kendala karena munculnya potensi persaingan usaha yang tidak sehat. Salah satunya yaitu muncul oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mendaftar Nama Domain yang memiliki potensi besar besar menjadi populer di kemudian hari. Sehingga oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut bisa menjual Nama Domain dengan harga mahal.   

Seharusnya ada upaya preventif untuk mengurangi kecurangan penggunaan Nama Domain. Hal itu, bisa dilakukan dengan adanya kejelasan bentuk perikatan antara pihak Registrar dan Pengguna Nama Domain. Selain itu, unsur-unsur syarat syah perikatan juga harus terpenuhi antara Registrar dan Pengguna Nama Domain. Dalam hal ini, Registri juga perlu melakukan pengawasan dan pemantauan pada Registrar agar menjalankan fusngsinya sesuai peraturan yang sudah ditetapkan.

Seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 29 PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik terdapat istilah Registri Nama Domain yaitu penyelenggara yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan Penyelenggaraan Sistem Elektronik Nama Domain. Dalam hal ini, pemerintah melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, No. 806 Tahun 2014 menetapkan PANDI sebagai Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia[4].

Sedangkan orang, badan usaha, atau masyarakat yang menyediakan jasa pendaftaran Nama Domain dalam Pasal 1 angka 30 Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik disebut Registrar. Diperjelas dalam Pasal 76 ayat (5) dan (6), Registrar Nama Domain selain instansi melakukan pendaftaran Nama Domain tingkat keuda untuk pengguna komersial dan nonkomersial. Registrar Nama Domain wajib terdaftar pada Menteri. Kemudian, orang, badan usaha, atau masyarakat yang mengajukan pendaftaran untuk penggunaan Nama Domain kepada Registrar disebut dengan Pengguna Nama Domain.

Berkaitan dengan latar belakang yang penulis paparkan di atas, penulis menyajikan rumusan masalah sebagai berikut :

 

Rumusan Masalah

  1. Bagaimana tinjauan Asas Konsensualisme dalam perikatan yang terjadi antar Subyek Hukum berkaitan dengan Pendaftaran Nama Domain?
  2. Bagaimana bentuk kausa halal yang mendukung Asas Konsensualisme dalam perikatan berkaitan dengan Pendaftaran Nama Domain?

 

PEMBAHASAN

1. Tinjauan Asas Konsensualisme dalam Perikatan yang Terjadi antar Subyek Hukum berkaitan dengan Pendaftaran Nama Domain

Subyek hukum dalam hukum perdata yaitu orang dan badan hukum[5]. Seseorang dikatakan sebagai subjek hukum (pembawa hak), dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan, jika diperlukan (seperti misalnya dalam hal waris), dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup[6]. Subyek hukum mempunyai hak melakukan perbuatan hukum.

Berkaitan dengan Pendaftaran Nama Domain, dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.

Artinya, Pengguna Nama Domain dalam UU ITE tersebut, tidak terbatas hanya pada subyek hukum tertentu saja. Kepemilikan nama domain merupakan hak bagi setiap subyek hukum. Disesuaikan dengan pasal 584 KUH Perdata, perolehan hak milik dapat dilakukan dengan cara :

  1. Pendakuan yaitu pendakuan karena barang tersebut belum ada pemiliknya (585 KUH Perdata)
  2. Ikutan yaitu memperoleh benda tersebut karena ikutan benda lain (588 KUH Perdata)
  3. Lampaunya waktu yaitu suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan syarat yang ditentukan oleh undang-undang. (1946 KUH Perdata)
  4. Pewarisan
  5. Penyerahan (lavering)

Jika kita tinjau satu per satu terkait cara perolehan hak milik sesuai dengan KUH Perdata, perpindahan penggunaan Nama Domain dari Registrar kepada Pengguna Nama Domain tidak ada unsur perpindahan hak milik. Jika dasar perikatan jual beli pun, agar terjadi perpindahan hak milik tentu saja harus ada levering[7]. Setelah adanya levering, Nama Domain pun seharunya menjadi hak milik mutlak bagi Pengguna Nama Domain. Kenyataannya, Pengguna Nama Domain harus melakukan perpanjangan penggunaan Nama Domain setiap tahunnya kepada Registrar agar tetap bisa menggunakan nama domain tersebut. Alhasil, perpindahan obyek perikatan berupa Nama Domain dari Registrar kepada Pengguna Nama Domain tidak sepenuhnya langsung menjadi hak milik Pengguna Nama Domain. Bisa dikatan perikatan yang terjadi seolah hanyalah sewa menyewa. Namun, jika dikatan sewa menyewa selanjutnya saat Pengguna Nama Domain tidak melakukan perpanjangan penggunaan Nama Domain, maka Nama Domain tersebut kembali dijual bebas. Belum tentu kembali pada Registrar semula.

Tentu saja, hukum harus merespon dengan cepat perkembangan teknologi yang juga mengakibatkan adanya perkembangan dalam transaksi perdagangan seperti ini. Jika istilah Hak Milik masih bisa dilekatkan pada Pengguna Nama Domain yang telah melakukan pendaftaran Nama Domain pada Registrar, maka bentuk perikatan antara Pengguna Nama Domain dengan Registrar juga harus jelas.

Dalam hal ini, asas konsesnsualisme menjadi penting karena menitik beratkan pada awal mula terjadinya perikatan. Sesuai dengan Pasal 1338 (1) BW yang menyatakan bahwa : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Di dalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan terhadap pemenuhan perjanjian[8] yang tidak bisa lepas dari syarat sah perjanjian (1320 KUH Perdata).

Adapun syarat sah perjanjian sesuai dengan 1320 KUH Perdata yaitu :

  1. Adanya Kesepakatan

Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu bersesuaian dengan pihak yang lain[9].

  1. Adanya Kecakapan Hukum

Cakap hukum artinya sudah dianggap dewasa oleh hukum

  1. Adanya Obyek Tertentu

Tentu saja, dalam perjanjian atau perikatan harus ada obyek yang diperjanjinkan biasanya berupa benda atau hal lain yang disepakati para pihak pembuat perjanjian. Dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan obyek perjanjian misalnya Nama Domain.

  1. Adanya Kausa yang Halal

Maksud dari kausa yang halal yaitu adanya hubungan tujuan atau apa yang menjadi tujuan para pihak untuk menutup perjanjian tentang apa yang hendak dicapai dalam perjanjian atau perikatan yang dibuat[10].

Sesuai dengan asas konsensualisme tersebut, tentunya Pengguna Nama Domain dengan Registrar bebas melakukan kesepakatan atau membuat perjanjian berkaitan dengan penggunaan Nama Domain. Tentunya, selain memperhatikan asas kebebasan berkontrak juga harus memperhatikan syarat sah perjanjian. Terutama terkait dengan kausa yang halal jika kesepakatan, para  pihak cakap hukum, dan obyek perjanjian terpenuhi.

 

2. Bentuk kausa halal yang mendukung Asas Konsensualisme dalam perikatan berkaitan dengan Pendaftaran Nama Domain

Kausa Halal pada dasarnya merupakan isi persetujuan itu sendiri yang harus diperbolehkan undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta kesusilaan[11]. Jika kita tinjau menurut Bab VII UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan perbuatan yang dilarang dalam kegiatan atau transaksi elektronik. Antara lain membuat akses yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, dan pengancaman. Bisa dikatakan yang dimaksud dengan perikatan Pendaftaran Nama Domain mengandung kausa yang halal artinya, tidak melanggar ketentuan hukum tersebut. Tentu jika melakukan pelanggaran tersebut ada sanksi pidananya.

Sedangkan dalam konteks Nama Domain merupakan suatu hal yang komersil, UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum sepenuhnya mengatur. Hanya saja, dalam Pasal 77 PP Nomor 82 Tahun 2012 Pendaftaran Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama harus memenuhi syarat antara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kepatutan yang berlaku di masyarakat, dan itikat baik. Sayangnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut yang dimaksud dengan etikad baik.

Sehingga, penulis mengusulkan untuk mengkaitkan itikad baik tersebut dengan dasar-dasar perlindungan persaingan usaha. Kemudian, tujuan perikatan antara Pengguna Nama Domain dengan Registrar haruslah jelas. Jangan sampai, registrar menerima permintaan Pengguna Nama Domain untuk melakukan pendaftaran nama domain demi kepentingan persaingan usaha atau persaingan usaha tidak sehat dengan kompetitor. Sesuai dengan Pasal 77 ayat (3)  PP Nomor 82 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Registri dan Registrar Nama Domain berwenang menolak pendaftaran Nama Domain apabila Nama Domain tidak memenuhi syarat dan berhak menonaktifkan sementara atau menghapus Nama Domain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan pemerintah tersebut. Sudah seharusnyam, kewenangan tersebut dapat dijalankan secara maksimal oleh Registri dan Registrar. 

 

  • KESIMPULAN

Dewasa ini, penggunaan Nama Domain ternyata tidak hanya sebatas untuk menunjukkan alamat pada jaringan komputer global atau internet saja. Lebih kompleks lagi, penggunaan Nama Domain sekarang ini banyak digunakan sebagai sarana transaksi perdagangan. Kendalanya, pendaftaran Nama Domain menggunakan asas First Come First Served Basis dimana, pendaftar pertama Nama Domain yang berhak menggunakan Nama Domain tersebut. Hal ini, menjadi kendala karena munculnya potensi persaingan usaha yang tidak sehat. Salah satunya yaitu muncul oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mendaftar Nama Domain yang memiliki potensi besar besar menjadi populer di kemudian hari. Sehingga oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut bisa menjual Nama Domain dengan harga mahal.  

Tentunya, harus ada upaya preventif untuk mengatasi persaingan usaha yang tidak sehat tersebut. Alangkah baiknya, jika pihak Pengguna Nama Domain dengan Registrar ataupun Registri memperhatikan kembali perikatan yang terjadi antara keduanya. Asas Konsesnualisme menjadi dasar bagaimana kesepakatan antara Pengguna Nama Domain dengan Registrar terwujud. Selain itu, isi perjanjian haruslah sesuai dengan kausa yang halal yang telah ditentukan undang-undang dan moral baik yang berlaku di masyarakat.

 

Daftar Pustaka

Jumlah Pengguna Internet di Indonesia, https://tekno.kompas.com/read/2018/02/22/16453177/berapa-jumlah-pengguna-internet-indonesia, diakses tanggal 30 Maret 2019.

Pengguna domain pada tahun 2018 https://katadata.co.id/berita/2019/01/31/naik-12-ada-281-ribu-pengguna-domain-id-pada-2018, diakses tanggal 30 Maret 2019.

Definisi Domain https://www.hostinger.co.id/tutorial/apa-itu-domain/, diakses tanggal 30 Maret 2019.

Tentang PANDI,  https://pandi.id/profil/tentang-pandi/ diakses tanggal 30 Maret 2019.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2001

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sri Soedewi , Hukum Perdata: Hukum Benda, Liberty, 2000

Mariam Darus Badrulzaman et al., Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Perjanjian, Prenada Media Grup, 2010.

Sugianto Fajar, Hukum Kontrak Teori dan Praktik Pebuatan Kontrak, Malang : Setara Press, 2014

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, No. 806 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

 

[1] Jumlah Pengguna Internet di Indonesia,https://tekno.kompas.com/read/2018/02/22/16453177/berapa-jumlah-pengguna-internet-indonesia, diakses tanggal 30 Maret 2019.

[2]Pengguna domain pada tahun 2018 https://katadata.co.id/berita/2019/01/31/naik-12-ada-281-ribu-pengguna-domain-id-pada-2018, diakses tanggal 30 Maret 2019.

[3] Definisi Domain https://www.hostinger.co.id/tutorial/apa-itu-domain/, diakses tanggal 30 Maret 2019.

[4] Tentang PANDI,  https://pandi.id/profil/tentang-pandi/ diakses tanggal 30 Maret 2019.

[5] Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2001

[6] Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

 

[7] Sri Soedewi , Hukum Perdata: Hukum Benda, Liberty, 2000

[8] Mariam Darus Badrulzaman et al., Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 82

[9] Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Perjanjian, Prenada Media Grup, 2010, hal. 162

[10] Ibid.

[11] Sugianto Fajar, Hukum Kontrak Teori dan Praktik Pebuatan Kontrak, Malang : Setara Press, 2014

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Go Top