Begini, cara Pemerintah Turut serta Mengelola Zakat

Hayooo, sebentar lagi lebaran nih…. sudah bayar zakat fitrah belum? Kalau saya biasanya bayar zakat fitrah pada waktu malam takbiran. Kalau teman baca kapan biasanya membayar zakat fitrah? Nggak papa loh, kalau mau sekarang. Menurut KH Ahmad Rusydi, pengasuh Musala Attarbiyah Kemenag RI, ada beberapa waktu yang bisa dipilih untuk membayar Zakat Fitrah. Pertama adalah Waktu Wajib yaitu ketika seseorang mendapatkan sebagian atau sedikit Bulan Ramadhan dan Bulan Syawal, yaitu pada malam 1 Syawal atau malam Takbiran. Kedua adalah Waktu Jawaz yaitu semenjak masuknya Bulan Ramadhan sampai akhir Ramadhan atau sebelum salat Idul Fitri. —- (sumber : disini)

Ada dua zakat yang wajib dilaksanakan bagi umat islam. Pertama zakat fitrah dan kedua zakat msl. Sebenarnya, dimana sih seharusnya kita membayar zakat? Kalau zakat fitrah, teman-teman baca bisa membayarkan ke masjid-masjid terdekat, atau lembaga amil zakat yang resmi.  Pastinya, kita harus memilih yang amanah. Apalagi  kalau yang kita bayarkan zakat penghasilan yang sifatnya rutin. Saya sarankan melalui Lembaga Amil Zakat yang resmi saja. Karena pasti, laporan perhitungan dan penyalurannya lebih jelas dan transparan karena mereka terikat dengan undang-undang. 

 

Apa itu Lembaga Amil Zakat resmi?

Lembaga Amil Zakat atau LAZ menurut UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian pendayagunaan zakat. Sesuai Pasal 17 Undang-Undang tersebut, LAZ yang dibentuk masyarakat, dimaksudkan untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

BAZNAS sendiri merupakan singkatan dari Badan Amil Zakat nasional yaitu lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga ini memang dibuat pemerintah untuk melaksanakan tugas sebagai pengelola zakat. BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Sesuai Pasal 7 UU No. 23 tahun 2011, BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.

Untuk membantu BAZNAS, LAZ wajib mendapat izin dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk Menteri. Sesuai dengan Pasal 18 UU Pengelolaan Zakat, izin tersebut diberikan apabila LAZ memenuhi syarat antara lain yaitu : terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; berbentuk lembaga berbadan hukum; mendapat rekomendasi dari BAZNAS; memiliki pengawas syariat; memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya, bersifat nirlaba, memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.  Begitulah ketentuannya agar Lembaga Amil Zakat menjadi lembaga yang resmi di bawah pengaturan pemerintah.

 

Bagaimana Pengakuan Negara atas Amil zakat Pereroangan atau Perkumpulan?

Oh ya, izin Lembaga Amil Zakat bisa dikatakan resmi seperti yang saya sebutkan di atas, berdasar pasal 18 UU Pengelolaan Zakat, Lembaga Pengelola Zakat harus berbentuk lembaga yang berbadan hukum. Lalu, bagaimana pengaturan Amil Zakat yang sifatnya perorangan atau perkumpulan seperti yang ada di masjid-masjid atau mushola-mushola dekat rumah kita? Sebut saja, mereka adalah Amil Zakat Tradisional.

Ternyata, UU Pengelolaan Zakat memang tidak mengatur tentang keberadaan mereka. Tapi, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat memberikan pedoman sebagai berikut:

  1. Amil Zakat perseorangan atau perkumpulan orang yang melakukan pengelolaan zakat wajib memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan setempat.
  2. Dalam melakukan pengelolaan zakat, Amil Zakat perseorangan atau perkumpulan orang wajib:
    1. melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap pengelolaan zakat; dan
    2. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.

 

Kalau tidak memenuhi dua syarat itu bagaimana?

Apabila Amil Zakat Tradisional tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pencatatan dan pendistribusian zakat, maka akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan dan/ atau pencabutan izin operasional.

 

Jadi, Perorangan atau Perkumpulan Masjid tetap bisa ya menjadi Amil Zakat?

Tentu saja bisa. Sebagai warga negara yang baik, harusnya Amil zakat mentaati peraturan yang sudah dibuat pemerintah. Sebagai umat beragama yang baik, tentu harus amanah. Nah, kita sebagai pemberi zakat harus tetap berpikiran positif kepada Amil Zakat dan tetap selektif memilih amil Zakat yang amanah.

 

Amil Zakat Tidak Amanah, Tidak Hanya Masuk Neraka tapi juga Masuk Penjara

Pernah mendapat pertanyaan sebelum ada UU Pengelolaan Zakat, “Kalau ada Amil zakat yang nakal, berarti masuk dalam pencurian atau ada aturan lain yang mengaturnya?” Sedikit saya ceritakan cara berpikir pembelajar hukum ya…. Jadi begini, dalam hukum, kalau tidak ada aturan yang mengatur perbuatan orang tersebut, berarti orang tersebut tidak bisa dihukum meskipun hal tersebut menurut masyarakat sosial menyimpang. Kalau belum ada UU Pengelolaan Zakat, apakah Amil Zakat yang tidak amanah bisa disebut pencuri. Apakah definisi pencuri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan perbuatan Amil Zakat yang tidak amanah itu? Wah, panjang analisanya.

Bersyukurlah kaum muslim yang tinggal di Indonesia. Bukan negara muslim tetapi peraturan terkait umat muslim berusaha ditegakkan. Bahkan sampai dimasukkan dalam aturan negara. Nah, terkait Amil Zakat yang tidak amanah, UU Pengelolaan Zakat mengatur mengenai ketentuan pidananya. Antara lain :

  1. Setiap orang yang tidak mendistribusikan zakat sesuai ketentuan diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda sebesar 500 juta;
  2. Setiap orang yang sengaja secara melawan hukum memiliki, meminjamkan, menghibahkan, menjual dan atau mengalihkan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak 500 juta; 3) Setiap orang yang bertindak selaku amil zakat tanpa izin pejabat berwenang diancam pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling banyak 50 juta.

 

Apa saja Lembaga Amil Zakat yang Resmi?

Kalau dilihat dari syarat berdirinya, Insya Allah banyak sekali Lembaga Amil Zakat yang resmi.  Saya coba kutip dari nasional.kontan.co.id menyebutkan beberapa Lembaga Amil Zakat yang sudah diakui Kementrian Agama. Diantaranya : 

Berikut daftar lembaga amil zakat yang terdaftar di Kementerian Agama :

  1. LAZ Rumah Zakat Indonesia
  2. LAZ Daarut TauhidLAZ Baitul Maal Hidayatullah
  3. LAZ Dompet Dhuafa Republika
  4. LAZ Nurul HayatLAZ Inisiatif Zakat Indonesia
  5. LAZ Yatim Mandiri Surabaya
  6. LAZ Lembaga Manajemen Infak Ukhuwah Islamiyah
  7. LAZ Dana Sosial Al Falah Surabaya
  8. LAZ Pesantren Islam Al Azhar
  9. LAZ Baitulmaal Muamalat
  10. LAZ Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdatul Ulama (LAZIS NU)
  11. LAZ Global Zakat
  12. LAZ Muhammadiyah
  13. LAZ Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia
  14. LAZ Perkumpulan Persatuan Islam
  15. LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia

Sedangkan dari detik.finance.com, mereka menyebutkan ada 20 Lembaga Amil Zakat yang diakui Ditjen Pajak. Diantaranya :

  1. Badan Amil Zakat Nasional
  2. LAZ Dompet Dhuafa Republika
  3. LAZ Yayasan Amanah Takaful
  4. LAZ Pos Keadilan Peduli Umat
  5. LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat
  6. LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah
  7. LAZ Baitul Maal Hidayatullah
  8. LAZ Persatuan Islam
  9. LAZ Yayasan Baitul Mal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia
  10. LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat
  11. LAZ Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia
  12. LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia
  13. LAZ Yayasan Baitul Maal wat Tamwil
  14. LAZ Baituzzakah Pertamina
  15. LAZ Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid (DUDT)
  16. LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia
  17. LAZIS Muhammadiyah
  18. LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZIS NU)
  19. LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI)
  20. Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI)

 

Nah, terkait jumlah zakat dan lain sebagainya. Undang-undang tidak mengatur. Tapi sudah jelas kan, diatur dalam hukum islam. Saya bukan ahlinya hukum islam. Jadi tidak saya tuliskan disini.

Kalau teman pembaca sudah baca sampai sini, saya ucapkan terimakasih.

Selamat Hari Raya Idul Fitri

Selamat Menunaikan Zakat Fitrah 

2
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
fanny f nila Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
fanny f nila
Guest

aku biasanya dengan dompet dhuafa. udh percaya ama mereka :). walopun kadang utk zakat aku jg bbrp kali kasih lgs ke beberapa keluarga yg aku tahu memang membutuhkan mba. dgn memberikan lgs, juga makin mantep gitu kalo zakatku bener2 diterima ama keluarga yg berhak.

trackback

[…] Baca Juga : Peraturan Zakat berdasar Undang-Undang Negara […]

Go Top