Memetik Hikmah dari Lomba Kepenulisan yang Hukum Banget sekaligus Blogger Banget

Abstrak yang saya upload di atas merupakan potongan dari karya tulis yang saya susun di tanggal 31 Maret 2019. Tepat pukul 23.00 WIB saya menyelesaikannya setelah berusaha keras mencerna korelasi antara masalah hukum dengan nama domain. Tulisan tersebut pun, saya buat karena ingin mengikuti lomba menulis yang diadakan Pandi.id. Tujuan pribadi sih, memang ingin mengasah kemampuan di bidang hukum. Terutama yang berkaitan dengan nama domain. Yah, nggak munafik selain juga hadiahnya yang menggiurkan.

 

Menguraikan Benang Merah Permasalahan Domain di Ranah Hukum

Saya mengambil tema  Aspek-aspek Implikasi Hukum pada Pendaftaran Nama Domain. Dengan akar permasalahan pertama yaitu apa saja implikasi hukum bagi Subjek Hukum yang mendaftarkan Nama Domain, dan yang kedua bagaimana bentuk kausa halal pada perikatan hukum antara Pengguna Nama Domain dengan Kuasa Pendaftarannya.

Awalnya, saya bingung menguraikan sebenarnya siapa saja Subyek Hukum dalam pendaftaran Nama Domain. Dalam dunia hukum perdata, subyek hukum merupakan badan atau orang yang melakukan kegiatan keperdataan seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Nah, Subyek Hukum perdata dalam transaksi pendaftaran domain inilah yang harus saya uraikan pertama kalinya. Dengan menguraikan ini saya jadi kenal istilah Registri dan Registrar. Ternyata, situ-situs pennyedia web seperti dewaweb, niagahoster dan sebagainya termasuk dalam Registrar. Sedangkan pengelolaannya seperti Pandi.id sebagai pengelola domain .id merupakan Registri. Dan kita, pengguna blogger yang mendaftarkan domain disebut Pengguna Nama Domain menurut PP  Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 

Kemudian, kalau saya hendak menguraikan implikasi hukumnya dalam permasalahan Pendaftaran nama Domain, saya juga harus tahu bagaimana perikatan yang sesuai antar Subyek Hukum yang terlibat dalam Pendaftaran Nama Domain. Dalam hal ini, utamanya pihak Registrar dan Pengguna Nama Domain. Bingung juga, peralihan Nama Domain dari Registrar kepada Pengguna Nama Domain ini sewa menyewa atau jual beli. Kalau Sewa menyewa kenapa ada peralihan hak milik Nama Domain. Kalaupun jual beli, setelah kita mendaftar Nama Domain kita harus melakukan perpanjangan setiap tahunnya agar tetap bisa memiliki nama domain tersebut. Logika hukum saya pun, jadi bluder

 

Terobosan Hukum itu Penting

Saya menyimpulkan terobosan hukum perlu dicari karena ini berkaitan dengan sengketa-sengketa nama domain yang marak terjadi. Sudah seharunya hukum bisa mengikuti perkembangan zaman. Sekarang kan, Nama Domain tidak hanya digunakan sebagai sekedar alamat website saja. Melainkan juga alat untuk menegaskan personal branding, transaksi perdagangan, bahkan sampai merek yang sifatnya bernilai ekonomis. Nah, bahaya kan kalau disalahgunakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, oknum tersebut membeli nama-nama domain yang unik dengan potensi popularitas Nama Domain tersebut tinggi kemudian dia menjual pada orang yang membutuhkan itu dengan harga mahal. Sedih kan?

Kalau saya bisa menguraikan benang merah antara permasalahan Pendaftaran Nama Domain dengan kententuan Hukum Perdata yang sudah ada, penting juga kiranya saya menguraikan bagaimana kausa halal yang terbentuk dalam perikatan tersebut. Di dunia hukum, kausa halal maksudnya sebab-sebab perjanjian tersebut diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan dan norma sosial yang ada di masyarakat. Sederhana sih, cara berpikirnya. Sayangnya, otat saya terlalu njlimet menguraikan apa sebenarnya nama domain itu. Siapa yang memproduksinya. Dan seabrek pertanyaan tentang domain yang mungkin lebih bisa dijawab oleh teman-teman blogger yang mendalami sekali dunia perinternetan.

 

Asas Konsensualisme dalam Perikatan yang Terjadi antar Subyek Hukum berkaitan dengan Pendaftaran Nama Domain

Di penghujung dead line, akhirnya saya menemukan ide untuk membahas Asas Konsensualisme yang bisa dijadikan dasar perikatan atau perjanjian Pendaftaran Nama Domain antara Registrar dengan Pengguna Nama Domain. 

Jadi asas konsensualisme itu, asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk melakukan perjanjian. Jadi, perjanjian yang disepakati secara sah mengikat seperti undang-undang. Terlepas bagaimana bentuk perjanjiannya, asas konsensualisme meniti beratkan pada syarat sah terjadinya perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

  1. Adanya Kesepakatan

Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu bersesuaian dengan pihak yang lain.

  1. Adanya Kecakapan Hukum

Cakap hukum artinya sudah dianggap dewasa oleh hukum

  1. Adanya Obyek Tertentu

Tentu saja, dalam perjanjian atau perikatan harus ada obyek yang diperjanjinkan biasanya berupa benda atau hal lain yang disepakati para pihak pembuat perjanjian. Dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan obyek perjanjian misalnya Nama Domain.

  1. Adanya Kausa yang Halal

Maksud dari kausa yang halal yaitu adanya hubungan tujuan atau apa yang menjadi tujuan para pihak untuk menutup perjanjian tentang apa yang hendak dicapai dalam perjanjian atau perikatan yang dibuat.

Nah, disini yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kausa yang halal yang harus ada dalam perjanjian pendaftaran nama domain? Rada sulit mencari terobosan itu. Karena sejujurnya saya kurang memahami bagaimana kompleksitas permasalahan hukum berkaitan dengan Penggunaan Nama Domain. Dalam Pasal 77 PP Nomor 82 Tahun 2012 Pendaftaran Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama harus memenuhi syarat antara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kepatutan yang berlaku di masyarakat, dan itikat baik. Sayangnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut yang dimaksud dengan etikad baik. Tidak dijelaskan lebih lanjut, apa saja itikad baik yang dimaksud dalam PP tersebut.

Baca Juga :

Apa saja sih, yang harus dipertimbangkan sebelum memilih bentuk badan usaha? Mau PT atau CV ya?

Hikmah dari Lomba Kepenulisan yang Diselenggarakan Pandi.id

Terlepas menang atau kalah dalam lomba penulisan ini, setidaknya saya pernah mencoba. Dari lomba ini pun, saya juga bisa belajar kembali. Membuka materi-materi kuliah tentang hukum perikatan dan hukum kontrak. Saya juga jadi sedikit lebih tahu, tentang dunia domain. Sejujurnya, saya bikin blog ini pun juga ingin bikin begitu saja. Tanpa mempertimbangkan aspek hukum dan lain sebagainya meskipun saya berkutat di dunia hukum.

Setidaknya, sedikit yang saya bagi di blog ini tentang tulisan yang saya ikutkan dalam lomba kepenulisan yang diadakan pandi.id, bisa membuka pengetahuan teman-teman blogger masalah per-domainan yang berkaitan dengan hukum. Karena tidak mungkin saya share utuh semuanya. Selain isinya membosankan bagi pembaca awam, masih saya jaga naskahnya sebelum ada penguman pemenang. Saya sendiri berharap, bisa banyak belajar tentang per-domainan apa saya masalah-masalahnya. Karena sejujurnya, industri internet yang berkaitan dengan sistem ataupun jaringan merupakan hal baru bagi saya.

 

Daftar Pustaka yang Saya Cantumkan

Jumlah Pengguna Internet di Indonesia, https://tekno.kompas.com/read/2018/02/22/16453177/berapa-jumlah-pengguna-internet-indonesia, diakses tanggal 30 Maret 2019.

Pengguna domain pada tahun 2018 https://katadata.co.id/berita/2019/01/31/naik-12-ada-281-ribu-pengguna-domain-id-pada-2018, diakses tanggal 30 Maret 2019.

Definisi Domain https://www.hostinger.co.id/tutorial/apa-itu-domain/, diakses tanggal 30 Maret 2019.

Tentang PANDI,  https://pandi.id/profil/tentang-pandi/ diakses tanggal 30 Maret 2019.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2001

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sri Soedewi , Hukum Perdata: Hukum Benda, Liberty, 2000

Mariam Darus Badrulzaman et al., Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Perjanjian, Prenada Media Grup, 2010.

Sugianto Fajar, Hukum Kontrak Teori dan Praktik Pebuatan Kontrak, Malang : Setara Press, 2014

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, No. 806 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

10
Leave a Reply

avatar
6 Comment threads
4 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
Nabila Cahya HaqiDianEta RahayuJihan FauziahJoe Candra Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Cory Pramesti
Guest

Saya beberapa kali ikut lomba artikel berbobot berat semacam itu hanya beberapa kali menang dari sekian banyak kali ikutan haha. Tapi dengan begitu kita jadi tahu perubahan kuakitas konten kita ya mbak. Anw, seru juga kayaknya ngomongin dunia perdomainan dan hukum. Thanks for sharing mbak. Semoga menang ya 🙂

NurulRahma
Guest

Waksss, keren…kerenn…. semoga berkaahh yak

Joe Candra
Guest

Saking bebasnya perjanjian domain, akhirnya banyak domain2 aneh yg bermunculan dan memberikan dampak negatif yah kak. Mantab kak bahasannya.

Eta Rahayu
Guest

Mbak keren banget tulisannya. Jadi ngebuka mata aku sedikit ttg hukum nih. Makasih ya sudah berbagi.

Dian
Guest

Mantap ni..

Wawasan baru.

Hukum ttg domain,,

Thx sharingnya mbak

Nabila Cahya Haqi
Guest

Masyaallah.. Berat sekali kaka.. Hehe.. Tapi emang udah bidang Mbak Fauziah ya. Kalo saya mah, gak terlalu mudeng sama hukum, hehe.

Btw, thanks for sharing, Mbak. Semangat berkarya!

Go Top