Di Madiun, yang Laris juga Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi orang-orang beragama islam pencari keadilan dalam perkara bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah. Kewenangan penegakan hukum ekonomi syari’ah oleh Pengadilan Agama disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Nah, berdasarkan data dari Kemenag nih, pada tahun 2015 ada 398.245 gugatan, terdiri dari 113 ribuan gugatan talak oleh suami, sedangkan 281 ribu lebih oleh istri. Kemudian, pada tahun 2017 meningkat menjadi 415.898 gugatan cerai. Wow wow wo, nggak heran kalau banyak pengacara nongkrongnya di pengadilan agama dari pada di pengadilan negeri. (Hihihihihi)

Mungkin, di kota besar jumlahnya masih imbang ya, antara kasus yang ada di pengadilan negeri dan pengadilan agama. Kasus-kasunya pasti juga lebih variatif. Beda dengan di Madiun. Baik di Kabupaten Madiun, maupun di Kota Madiun, yang ramai sama-sama di Pengadilan Negeri. Sebagai pengacara Madiun pun saya juga merasakan lebih banyak tawaran yang masuk adalah kasus perceraian.

 

Perceraian di Lingkuangan ASN di Kota Madiun

Kasus perceraian, ternyata bisa mendera semua kalangan. Termasuk kalangan ASN yang memang terpelajar dengan latar pendidikan yang lumayan. Belakangan dalam data yang dihimpun Radar Madiun  yang terbit 26 Februari 2019 mencatat pada tahun 2017 ada sekitar 15 penggugat ASN yang mengajukan cerai. Sedangkan tahun 2018 ada sekitar 11 orang yang mengajukan gugatan. Sedangkan pihak ASN yang menjadi tergugat pada tahun 2017 12 orang. Dan pada tahun 2018 ada 6 orang. Angka tersebut termasuk tinggi dihitung dari perbandingan jumlah seluruh ASN yang ada sebanyak 3496 (berdasar BPS Kota Madiun) di tahun 2018 (dan saya tidak menemukan data berapa yang sudah menikah)

Sayangnya, banyak ASN dalam melakukan perceraian tidak ijin BKD terlebih dahulu. Tentunya, ini melanggar aturan lingkungan ASN itu sendiri. Kira-kira kenapa ASN perlu izin BKD terlebih dahulu sebelum ajukan cerai? Apa saja sebenarnya syarat ASN mengajukan cerai? Menjawab pertanyaan itu, saya akan tulis di artikel lain dalam postingan yang berbeda. Hehe, biar sahabat pembaca datang lagi ke blog saya ya….

 

Angka Perceraian Secara Umum di Kota Madiun

Kalau di atas tadi, saya paparkan data di lingkungan ASN nya, nah di Radar Madiun  yang terbit 26 Februari 2019 juga mencatat penanganan kasus perceraian secara keseluruhan di Pengadilan Agama Kota Madiun. Sepanjang tahun 2017, sebanyak 96 orang mengajukan cerai talak sedangkan sebanyak 257 orang mengajukan cerai gugat. Sedangkan di tahun 2018, sebanyak 120 orang mengajukan cerai talak dan 302 orang cerai gugat. Apa bedanya cerai gugat dan cerai talak? Nanti saya juga di postongan tersendiri ya sahabat pembaca.

Padahal nih, Kota Madiun hanya menaungi tiga kecamatan saja dengan jumlah penduduk berdasarkan data BPS Kota madiun dalam angka tahun 2018 berjumlah 176099 orang penduduk. Itupun hitungan penduduk dari usia 0 sampai 75 tahun ke atas. Sedangkan jumlah kelompok pekerja yang di hitung dari usia 15 tahun sampai 60 tahun sebanyak 90415. Angka tersebut belum menunjukan berapa jumlah penduduk yang sudah menikah loh ya…. 

Cuma, kalau saya hitung begini, dari 120 orang yang mengajukan cerai talak dan 302 orang mengajukan cerai gugat, total seluruhnya ada 422 orang yang mengajukan cerai di Pengadilan Agama Kota Madiun. Nah, kalau di hitung rata-rata setiap bulannya berarti ada 35 kasus perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Kota Madiun. Kalau di hitung rata-rata per hari, 35 : 16 = 2,1 sekian… Kenapa saya bagi 14. Hari aktif pengadilan Agama, itu hari Senin sampai Kamis. Jadi cuma 4 hari. Rata-rata satu bulan ada 4 minggu. Jadi 4 x 4 = 16 (sempat tidak sempat harus dibalas…. Loh). Ya intinya begitu, jadi sepanjang tahun 2018, Pengadilan Agama Kota Madiun rata-rata menangani 2 kasus perceraian setiap hari kerjanya. Itu baru pengadilan Agama Kota Madiun loh. Kapan-kapan saya cerita juga di lingkungan Kabupaten madiun dan Kabupaten lain di sekitaran Madiun.

 

Sebagai Pengacara Madiun, Miris atau Bahagia?

Ini nih, yang biasa disindir teman saya. “Seneng dong Han, kalau banyak orang bercerai. Butuh pengacara, mereka hubungi kamu. Dapet duit,” begitu ledeknya. Gimana ya, kalau dibilang seneng dapat duit, memang kan itu bagian dari profesi. Tapi kalau miris, ya jelas tentu miris.

Tidak ada rumah tangga yang cita-citanya ingin bercerai itu pasti tidak ada. Tapi kita tidak pernah tahu, apa yang terjadi di kemudian hari. Perubahan-perubahan apa yang terjadi antara kita dan pasangan sehingga segala sesuatu sulit dikompromikan. Awalnya, saya memang rada geli menangani kasus perceraian. namun semakin saya dalami, ketika mendengar cerita-cerita rumah tangga yang berujung pada kekerasan, perselingkuhan, tidak adanya tanggung jawab, dan hanya satu pihak saja yang berjuang, untuk apa dipertahankan?

Sedangkan mereka, buta hukum. Buta bagaimana caranya mengurus berkas-berkas pengadilan untuk mengajukan perceraian. Apa saya tidak mau menolong. Tentu yang saya prioritaskan adalah kebahagiaan mereka dan anak-anak mereka. Apakah anak-anak sudah dipersiapan secara mental dan psikisnya? Apa sudah tahun konsekuensi pasca perceraian. Saya punya analisa sendiri sampai akhirnya saya bilang, “Ok, saya bantu mengurus proses perceraian sebagai pengacara.” Jadi kalau di bilang miris, ya memang miris. Tapi kita tidak pernah tahu bahagianya orang.

 

Alasan Cerai Berdasarkan Undang-Undang

Apakah setiap pertikaian selalu bisa berujung pada perceraian menurut hukum. Sebagai tambahan pengetahun, menurut Pasal 19 PP Pelaksanaan UU Perkawinan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan berikut :

  1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
  3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
  5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
  6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

 

Jika Anda Butuh Pengacara Madiun

Maaf, jika di akhir postingan ini saya sisipkan kata-kata mutiara jika sewaktu-waktu sahabat pembaca butuh pengacara. Tidak hanya yang tinggal di Madiun saja sebenarnya. Area kerja saya, di seluruh Indonesia. Karena saya tinggal di Madiun, jadi saya lebih banyak melayani masalah hukum di wilayah Madiun dan sekitarnya. 

Dalam hukum keluarga, terkadang saya lebih suka orang yang bertanya baiknya bagaimana? Jika memang baiknya tidak pisah, tentu saya menganjurkan tidak pisah dan mengusahakan upaya damai. Tapi sekali lagi, kadang kita tidak paham bagaimana orang lain menciptakan ruang kebahagiaannya. Alasan perceraian yang diancurkan undang-undang sudah jelas. Jika memang tidak bisa dikompromikan, saya hanya ingin membantu mewujudkan kebahagiaan sahabat pembaca yang lebih bisa di harapkan. 

 

Pengacara Madiun

Kantor Advokat & Konsultan Hukum Dwi Soedarsono, SH, M.Hum & Associates

Jl. Panjang Punjung Rt 31 Rw 7 No 2

Kel. Bangunsari Kec. Dolopo

Kabupaten Madiun

atau bisa langsung hubungi saya

 Jihan Fauziah (081359975555)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Go Top